Surati Bupati Terkait Pembangunan Lahan 20% Bagi Masyarakat, Ketua LSM LIING : “PT. KMA Belum Laksanakan Kewajibannya Kepada Masyarakat Desa Satiung”

  • Whatsapp
banner 468x60

Buserinvestigasi.com – Palangka Raya – Ketua LSM LIING (Lembaga Indevenden Investigator) menyurati Bupati Kotawaringin Timur terkait kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang pembangunan lahan plasma 20%, Rabu (1/06/2022).

Masroby selaku Ketua mengatakan, dirinya akan segera membuat surat ke Pemerintahaan  Kotawaringin Timur  terkait kewajiban perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar Kebun

“Kita akan surati bupati terkait pembangunan 20% itu, karena ada beberapa perusahaan perkebunan di wilayah Kec. Mentaya Hulu belum merealisasikan hal tersebut,” ujarnya saat ditemui.

Perusahaan yang disorot kali ini adalah PT. KMA (Karya Makmur Abadi) berdasarkan informasi yang dihimpun, PT. KMA telah menerima HGU pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :73/HGU/KEM-ATR/BPN/2016

Masroby mengatakan seharusnya PT. KMA membangun kebun plasma 20% untuk masyarakat sekitar paling lambat pada tahun 2019, namun tidak kunjung juga terealisasi.

“Pasal 58 Ayat (1) UU NO.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan kan udah jelas mengatur perusahaan yang mempunyai IUP wajib memberikan 20% dari total lahan IUP yang dimiliki, serta di Pasal 58 ayat (3) kan sudah diatur juga perusahaan yang diberikan HGU paling lambat membangun kebun 20% 3 (Tiga) tahun setelah diberikan HGU,” tambahnya.

Selain itu masroby juga menyebut di Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 Ayat 1 mengatakan perusahaan yang mempunyai IUP wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar seluas 20% dari total keseluruhan areal yang diusahakannya.

Masroby juga menambahkan, aturan terbaru yaitu PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dibidang Pertanian pada pasal 12 ayat 1 yang mewajibkan perusahaan membangun kebun seluas 20%.

Masroby berharap pemerintah kabupaten Kotim untuk mendukung langkah pihaknya dan Masyarakat Desa Satiung jangan seolah-olah menghalangi.

“Saya minta pada pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur  selaku kepanjangan dari pusat agar turut mendorong PBS untuk melaksanakan kewajibannya, jangan sampai terjadi kisruh dan konflik dulu baru ada tindakan,” tutupnya.

(R)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *