SEMARANG– Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken menyambut baik kegiatan seminar terkait mafia tanah yang dilaksnakan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (31/8/2022).
“Saya selaku Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau JPKP, menyambut baik seminar bertema “Melawan Mafia Tanah dengan Strategi Manajemen Perang” yang diselenggarakan Yapena bekerjasama dengan JPKP dan Gatra Media Group ini. Seminar ini sangat relevan dengan kiprah JPKP selama ini,” tegas Samuel.
Samuel mengatakan pula, JPKP memiliki jaringan relawan yang sangat militan secara terstruktur di seluruh Indonesia membuktikan jati dirinya sebagai mata Presiden Jokowi yang melihat semua persoalan secara langsung tanpa perantara sehingga permasalahan yang disampaikan adalah valid.
Dikatakan, banyak sekali permasalahan lahan yang bisa diselesaikan oleh JPKP selama delapan tahun berkiprah mengawal pemerintahan Jokowi, khususnya dalam percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Ironisnya, program percepatan PTSL ini justru banyak terhambat oleh oknum-oknum yang serakah dan mau mengambil keuntungan dari program Pemerintah yang berbiaya murah bahkan gratis tersebut, lalu dimanfaatkan oleh mereka untuk merampok rakyat dengan menarik biaya di luar dari ketentuan yang sudah ditetapkan Negara.
“Banyak permasalahan pertanahan lainnya yang ditangani JPKP. Seperti, permasalahan tatacara pelepasan hutan yang sudah puluh tahun berstatus pemukiman padat penduduk yang tidak juga bisa diselesaikan; isu wilayah adat dan pendefinisian teritorial yang saling tumpang tindih antara Negara dan Masyarakat Adat. Bahkan banyak yang sudah menjadi kota namun status tanahnya masih dianggap hutan dan tidak bisa disertifikatkan.,” urai Samuel.
Permasalahan klaim, pemanfaatan, dan pengelolaan terkait batasan-batasan wilayah maupun kebijakan, mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria belum maksimal peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Area reklamasi pertambangan merupakan peluang baik untuk dijadikan obyek reforma, bahwa di lapangan zonasi dan pemanfaatan ruang masih menunjukkan ketimpangan penguasaan.
Ketum JPKP lebih mempertegas, relawan JPKP berkomitmen membantu Pemerintahan Jokowi dalam memberantas mafia tanah, dan percaya Menteri Hadi Tjahjanto bisa menjadi eksekutor didalam sistem sebagai lembaga teknis Negara yang bertugas mengurus setiap jengkal tanah diseluruh Indonesia. JPKP berharap, seminar yang juga menampilkan sesi advokasi terhadap korban mafia tanah ini akan turut membantu pemerintah dalam upaya memberantas mafia tanah. (Irwan)
