Buserinvestigasi.com – Sumsel,
Forum Pemuda Sumatera Selatan mengungkap adanya dugaan praktik ilegal dan korupsi pada proyek strategis nasional bidang Perairan yang belum jelas dikerjakan oleh Perusahaan mana dari Kementerian PUPR Balai besar wilayah sungai Sumatera VIII.
Menurut temuan Forum Pemuda Sumatera Selatan, pengerjaan proyek Normalisasi Parit Sekunder wilayah Kecamatan Air Salek, diduga menggunakan BBM solar Oplosan untuk mengoperasikan alat berat. Estimasi penggunaan mencapai sekitar ±150 ton solar, atau rata-rata 5 ton per batang parit selama 3 bulan.
Padahal, sesuai aturan, proyek konstruksi skala besar wajib menggunakan BBM industri, bukan solar oplosan. Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah akibat selisih harga BBM industri dengan subsidi atau BBM yang dioplos.
Selain dugaan penyalahgunaan solar, Forum Pemuda Sumatera Selatan juga menemukan indikasi korupsi dalam pelaksanaan pengerjaan Proyek ini.
Hal ini, menurut Miftah Forum Pemuda Sumatera Selatan, berpotensi merugikan negara dan dampak dari penyalahgunaan BBM oplosan mengakibatkan kerusakan alat berat milik negara.
Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak, dan hal ini akan terus kita investigasi.
Menurut FPSS, ada pihak pihak yang diduga merestui praktik penyimpangan tersebut dan menerima keuntungan pribadi.
Lebih jauh, Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kelayakan perusahaan dan pengawasan dari PUPR BBWS Sumsel VIII.
Menanggapi temuan ini, Taufik, Ketua Forum Pemuda Sumatera Selatan, menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk kejahatan sistematis yang melibatkan berbagai pihak.
“Kami akan segera menyerahkan hasil temuan ini ke penegak hukum, mulai dari Polda , Kejati Sumsel, BPH Migas, Kementerian PUPR, hingga KPK dan Mabes Polri di Jakarta. Negara dirugikan, rakyat dirugikan, dan kualitas proyek terancam,” tegas Taufik.
FPSS juga mendesak agar seluruh proyek dari PUPR Balai Besar Wilayah Sungai di Sumatera Selatan, terutama terkait mekanisme penunjukan vendor dan penggunaan BBM. Lembaga ini menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan akan melakukan aksi Demo dalam waktu dekat.
Sumber FPSS
