BUSERINVESTIGASI.COM, PALU – Sejak beberapa hari terakhir, kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Sulawesi Tengah terus didatangi masyarakat.
Umumnya masyarakat mengeluhkan terkait nama-nama warga yang tidak masuk dalam pendataan sejumlah bantuan yang diprogramkan oleh Pemerintah. “Sampai pagi ini, masyarakat terus berdatangan, umumnya mengeluhkan soal nama-namanya yang tdk masuk dalam pendataan, padahal sesuai kriteria mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, ” kata Ketua DPW JPKP Prov.Sulteng Irwan AS disela menerima sejumlah anggota masyarakat dikantornya, selasa pagi ini (16/6/2020).
Dikatakan, dtengah hiruk pikuknya penerimaan bantuan di kalangan masyarakat khususnya masyakat Sulteng yang saat ini rame di bicarakan di berbagai daerah, faktanya memang masih tumpang tindih terkait aspek pendataan penerimaan bantuan.
Karenanya, kata Irwan, Pengurus DPW JPKP Prov.Sulteng telah dan akan terus melakukan tindakan kongrit guna mengantisipasi adanya ketidak sesuaian dalam hal pendataan penerimaan bantuan baik itu program PKH,PNPB,BLT dan lain sebagainya.
“Hal tersebut kami lakukan agar masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah ikut merasakan,” ujarnya.
Irwan juga mengaku, sangat menyanyangkan apabila program pemerintah ini tidak sesuai peruntukannya.”Terbukti puluhan masyarakat di berbagai penjuru kota palu mendatangi sekretariat DPW JPKP Provinsi Sulawesi Tengah meminta pendampingan agar ditahapan berikutnya terdaftar dalam peneriman bantuan,” tandas Irwan.
Menurut Irwan, dalam kondisi saat ini suasana Covid 19 tentunya masyarakat sangat mengharapkan uluran tangan dari Pemerintah, baik berupa logistik maupun materil. Irwan AS juga menghimbau kepada segenap pengurus DPW JPKP agar senantiasa pro aktif dalam pendampingan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menangani program yang di maksud,agar dapat sedini mungkin dapat perbaikan apabila ada kejanggalan dalam pendistribusian/penyaluran bantuan.
Disela- sela kedatangan warga yang mengantar datanya di sekretariat DPW JPKP SulTeng.Irwan AS yang selaku Ketua DPW JPKP mengatakan “Coba bapak lihat puluhan masyarakat yang mengadu…kasihan masyarakat jauh-jauh datang hanya untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara,dan mereka semua sama sekali belum tersentuh bantuan dari jenis apapun,” ungkap Irwan prihatin.
Sementara itu, di tempat yang sama Tim JPKP lewat Ka Biro Pemberdayaan dan Ka Biro Sosial Kemanusian menyatakan “Kami sering turun kemasyarakat terutama pada penerima bantuan.memang ada sebagian masyarakat yang tidak sesuai kriteria yang di persyaratkan namun mereka terdaftar dan sudah menerima bantuan dan hal yang sama juga di sampaikan oleh masyarakat sekitarnya kepada saya terkait penerimaan bantuan yang tidak sesuai,” kata Wiwin Tjora selaku Ka Biro Sosial Kemanusian DPW JPKP SulTeng.
Di tambahkan Fatmawati Ka Biro Pemberdayaan DPW JPKP SulTeng, banyak masyarakat yang di mintai data-datanya hingga berulang kali oleh petugas pendataan baik itu dari pihak kelurahan maupun tim pendamping itu sendiri namun kenyataan di lapangan masyarakat di beri harapan janji dan bersabar, hingga sampai saat sekarang ini mereka yang di mintai data identitas belum juga terdaftar dalam penerimaan bantuan. keluhan masyarakat saat ini tentunya menjadi perhatian kami Pengurus DPW JPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai relawan dan pendamping masyarakat guna mewujudkan ke inginan masyarakat agar dapat merasakan bantuan lewat program pemerintah.dan menghimbau kepada pihak pihak yang terkait jangan menimbulkan kesan kepada masyarakat dalam hal pendataan,pendistribusian/penyaluran bantuan seolah tidak adil dan harapan saya semoga tahapan selanjutnya dengan adanya pemutahiran data penerimaan bantuan sesuai ketentuan yg di persyaratkan agar program tersebut benar – benar tepat sasaran,” harap Fatma. (IDP)
Editor : Irfan Pontoh
