Buserinvestogasi.com – Palu – Jumlah lusinan, belasan demonstran..itulah sekelompok massa yang melakukan aksi demo terhadap Bupati Buol digedung KPK RI Jakarta kamis (4/11_2021).
Sontak peristiwa itu mendapat cibiran dan respon keras dari sejumlah netizen di media facebook.
Sebutlah satunya, akun Adi Ton Priyanto melalui laman facebooknya, jumat (5/11/2021) mengurai kedok dibalik aksi demo tersebut.
Dalam poatingan FB yang diberi tagline “PASUKAN NASI BUNGKUS DI JALAN KUNINGAN JAKARTA itu, Adi Ton Priyanto mengatakan jika diperhatikan orang yang ikut demonstrasi secara seksama, dirinya yakin mereka memiliki KTP Buol, tapi beralamat digunung Pogogul,”Artinya sejak mereka lahir tidak pernah kelihatan fisiknya,” ujarnya.
Menurut Adi, dua hari sebelum pelaksanaan demo di Kuningan Jakarta, desas desus ini sudah kemana-mana diperbincangkan oleh “Bupati Buol” swasta fersi Warkop K2 jalan Masjid Raya Palu. “akan ada berita besar tentang Buol beberapa hari ke depan” ujar beliau yang mengaku-ngaku pimpinan daerah Buol itu.
Dikatakan, berita besar yang dimaksud, ternyata hanya demonstrasi.”Kepada sahabat karib saya advokat di Jakarta saya meminta tolong cek dibagian pelaporan masyarakat, adakah laporan resmi/pengaduan masuk dan tercatat untuk bisa ditindak lanjuti?, “tidak ada!!” Jawab sahabat saya,” tulis Adi Priyanto.
Adi menegaskan, terang sudah, para penggagas hanya ingin opini tercipta dari media nasional, selanjutnya digoreng melalui medsos dan media elektronik tanpa pembaca.
Lalu, Bagaimana tingkat keberhasilan demo di Kuningan kemarin? Menurut Adi, yahh gagat total, sebab Pilkada tidak dilaksanakan 2022, tapi 2024.
Dikatakan pula efek dari demo ini kecil mempengaruhi situasi politik di Buol, jabatan Bupati akan berakhir terhormat Oktober 2022,
# Amiruddin H Rauf dan Abdullah Batalipu secara konstitusi telah melaksanakan semua visi-misi yang tertuang dalam RPJMD Buol,” tegasnya.
Dia juga menulis dilaman status fbnya, sekedar tambahn informasi utk A, D, M, U, I, dan K yang menjadi playmaker demo di Kuningan tersebut.
Disamping itu kata Adi Ton Priyanto, KPK saat ini mengedepankan pencegahan, makanya ada pos KPK di Sulawesi Tengah untuk mengasesment penyusunan, pelaksanaan dan audit APBD. Salah satunya di Kabupaten Buol.
Hal itu sudah berlangsung 5 (lima) tahun terakhir, sehingga pemberian predikat WTP sudah melalui assesment dari KPK.
Sebagai pamungkas, Adi juga menuliskan,” teman-teman saya yang dulu di GMP (Gerakan Moral PNS) tau akan hal ini, mungkin sekarang pura-pura lupa,”. Pungkasnya. (red)
Editor : Irfan Pontoh
