Buserinvestigasi.Com — Toba,Sumut — Sejatinya, Dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke segenap desa di Nusantara ini bertujuan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan apalagi pribadi.
Namun, apa yang terjadi, bila dana yang akrab disebut dengan Dana Desa atau DD disalahgunakan oleh beberapa oknum tertentu yang memiliki kuasa dan wewenang menggunakannya? Pantaskah mereka lepas dari jeratan hikum? Atau harus di hukum seberat beratnya karena sudah merugikan rakyat?
Demikianlah halnya dengan salah satu pekerjaan yang bersumber dari DD tahun 2020 Desa Parparean 2, dimana banyak warga menuding bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dd desa pada beberapa kegiatan.
Sebut saja salah satunya pada kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Sosor Bakkara yang dituding warga tidak Padat Karya Tetap (PKT), namun dikerjakan oleh pihak ke tiga.
Dalam hal ini, pekerjaan yang semestinya dapat dikerjakan masyarakat awam bahkan anak kecil namun dipihak – ketigakan oleh pembuat kebijakan di Desa. Bukankah hal ini telah mengangkangi amanah Undang undang Desa?
Kontan saja hal ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, dan bertanya: ada apa dengan proyek DD sebesar 254 juta lebih ini?
Terkait hal itu, salah seorang warga setempat yang enggan menyebut namanya meminta dengan tegas agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyusuri informasi ini. “Dana Desa jangan jadi bancakan. Ini harus diusut,” sebutnya.
“Kami menduga ada kong kali kong antara pembuat kebijakan dengan rekanan. Mereka harus diperiksa, baik TPK maupun Kepala Desa. Inspektorat harus jujur dalam pemeriksaan, jangan ada udang di balik batu. Ingat, anda digaji dari uang rakyat,” sebutnya berang.
Sementara itu, guna perimbangan pemberitaan, Kepala Desa setempat, T Napitupulu tatkala ditemui di kantornya, namun tidak ada. “Pak Kades sedang ada urusan ke luar,” sebut salah seorang staf desa. (Junaidi /TAEM)
Editor : IDP
